Pemprov Kaltim Maksimalkan Potensi Ekonomi Biru di Kepulauan Maratua
Salah satu potensi ekonomi biru yang kini dilirik Kaltim yakni Kepulauan Maratua, di Kabupaten Berau. Akmal Malik melihat potensi besar dalam pengembangan sektor kepariwisataan di Kepulauan Maratua.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Ekonomi biru atau yang dikenal juga sebagai blue economy digadangkan dapat menjadi salah satu potensi investasi yang bisa dikembangkan.
Sebagai negara yang dominan dengan wilayah perairan, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi melalui sektor perikanan dan kelautan. Pengembangan ekonomi biru dapat menjadi salah satu strategi peningkatan ekonomi. Konsep blue economy merupakan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan bagi laju pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut.
Untuk itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengoptimalkan potensi ekonomi biru yang dimiliki Benua Etam. Tak hanya itu, upaya ini juga dilakukan hingga mendapatkan kompensasi dari sertifikat blue bond.
Salah satu potensi ekonomi biru yang kini dilirik Kaltim yakni Kepulauan Maratua, di Kabupaten Berau. Sehingga diperlukan Tim Pelaksana Percepatan Kerja Sama Pengembangan Strategis Kepariwisataan Kepulauan Maratua untuk mewujudkannya.
Sebelumnya, program ekonomi biru untuk kawasan pariwisata memang sudah diluncurkan Pemkab Berau dan Pemprov Kaltim yang melibatkan pemuda dan masyarakat Maratua.
Dikutip setnasasean.id, blue economy dicanangkan sebagai program untuk kepentingan masyarakat. Agar warga sekitar memelihara serta mengembangkan lingkungan biota laut, seperti terumbu karang dan habitat ikan dan coral. Dipilihnya Kepulauan Maratua sebagai lokasi untuk program tersebut, karena kepulauan tersebut banyak memiliki kekayaan alam. Dengan lokasi yang strategis, masuk ke dalam zona Coral Triangle Initiative.
Hal ini telah di buktikan di negara Kepulauan Seychelles, yang berada di kawasan Timur Afrika. dan program blue ekonomi di Kepulauan Maratua ini akan menjadi percontohan di kawasan pesisir negara-negara ASEAN.
Tidak hanya sebatas mengembangkan nilai ekonomi, Akmal Malik yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah ini juga melihat potensi besar dalam pengembangan sektor kepariwisataan di pulau tersebut. Kendati demikian, ia juga mengakui bahwa masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi untuk mewujudkan visi tersebut.
“Termasuk masalah pemahaman, sumber daya manusia, institusi, dan regulasi yang belum memadai,” pungkasnya.
Sumber : kaltim.akurasi.id
